Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah merasa heran dgn adanya pro & kontra terkait gagasan Dewan Perwakilan Rakyat membangun gedung baru. Menurut beliau, pembangunan gedung baru ini amat sangat difungsikan buat membantu kinerja anggota Dewan.
"Saya ingin bertanya, dalam demokrasi ini Dewan Perwakilan Rakyat utama enggak sih? Seandainya enggak utama, tutup aja Dewan Perwakilan Rakyat ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015). tabita skin care
Fahri menuturkan, awalnya Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar tak dibutuhkan di dalam pemerintahan. Faktor itu berlangsung kepada zaman Orde Baru. Eksekutif berlangsung, sedangkan legislatif cuma dijadikan juga sebagai "alat" oleh pemerintah.
Tetapi, sesudah zaman reformasi, Dewan Perwakilan Rakyat dikasih kewenangan yg lebih kuat utk menjalankan tugasnya. Amandemen UUD 1945 mengatur supaya Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kapabilitas buat memantau pemerintahan.
"Kalau menambah kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, ya mesti ditambah pula infrastrukturnya. Tambah tenaga ahli. Automatis tambah gedung & sebagainya," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Terlebih, menurut Fahri, tak seluruhnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg dipilih cepat oleh rakyat memiliki kapasitas utk menjalankan tugasnya. Buat itu, mesti ada infrastruktur & alat maksimal utk mempermudah kinerja para wakil rakyat.
"DPR itu dipilih yg disenangi rakyat. Dirinya seperti rakyat pula. Ada yg bego, ada yg lucu. Menjadi mesti ditunjang biar berisi," tutur Fahri.
"Saya ingin bertanya, dalam demokrasi ini Dewan Perwakilan Rakyat utama enggak sih? Seandainya enggak utama, tutup aja Dewan Perwakilan Rakyat ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015). tabita skin care
Fahri menuturkan, awalnya Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar tak dibutuhkan di dalam pemerintahan. Faktor itu berlangsung kepada zaman Orde Baru. Eksekutif berlangsung, sedangkan legislatif cuma dijadikan juga sebagai "alat" oleh pemerintah.
Tetapi, sesudah zaman reformasi, Dewan Perwakilan Rakyat dikasih kewenangan yg lebih kuat utk menjalankan tugasnya. Amandemen UUD 1945 mengatur supaya Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kapabilitas buat memantau pemerintahan.
"Kalau menambah kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, ya mesti ditambah pula infrastrukturnya. Tambah tenaga ahli. Automatis tambah gedung & sebagainya," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Terlebih, menurut Fahri, tak seluruhnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg dipilih cepat oleh rakyat memiliki kapasitas utk menjalankan tugasnya. Buat itu, mesti ada infrastruktur & alat maksimal utk mempermudah kinerja para wakil rakyat.
"DPR itu dipilih yg disenangi rakyat. Dirinya seperti rakyat pula. Ada yg bego, ada yg lucu. Menjadi mesti ditunjang biar berisi," tutur Fahri.
No comments:
Post a Comment